DIDUGA JEMBATAN PERMANENT GAGAL KONTRUKSI

Laporan - ALIAS

Wartawan MONOPOLI

KENDARI - Pantauan awak Media Monopoli terkait pekerjaan Jembatan Permanen Yang       terletak di Desa Malaringgi Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan dengan ukuran jembatan panjang ± 6 meter, lebar ± 3 meter, penggunaan anggaran dana desa tahun 2016 dengan anggaran pekerjaan Rp. ± 310.000.000 Sudah termasuk pekerjaan Talud. 

Kini kondisi jembatan tersebut sudah ambruk di duga kuat kontruksi jembatan tersebut tidak sesuai bestek asal jadi di kerja karena tidak adanya consultan tehnik baik dalam perencanaan kegiatan maupun di mulainya pekerjaan tersebut, bahkan lemahnya pengawasaan dari Dinas terkait maupun pendamping Desa kegiatan tersebut hal ini sangat di sesalkan belum di manfaatkan oleh masyarakat jembatanya sudah ambruk duluan dan ini sudah jelas anggaran pekerjaan jembatan dan talud telah merugikan keuangan Negara,  ironisnya lagi asas manfaat jembatan tersebut tidak ada karena di buat di tengah kebun masyarakat. Ungkap awak media ini.

 Di mana peran inspektorat kabupaten Konawe Selatan yang sering di jadikan tameng oleh kades karena setiap wartawan maupun LSM  untuk mengkonfirmasi pekerjaan Kades sering memberikan jawaban bahwa sudah di periksa dengan inspektorat  ini yang terjadi sebagian Kades di Konawe Selatan

            Sumber di masyarakat setempat yang minta di rahasiakan namanya menuturkan di awak Media ini hanya sekitar kurang lebih Delapan Bulan pak Jembatan dan talud tersebut ambruk akibat hujan ini sudah jelas kontruksi jembatan tersebut tidak kuat lain halnya keterangan tim pengelolahan kegiatan singkat memberikan keterangan, bahwa kami hanya kerja pak yang tau semuanya Pak Desa ungkap TPK.

            Terkait masalah ini, Kades Malaringgi untuk di konfirmasi terkait Ambruknya jembatan ini sering menghindar untuk di temui oleh awak Media.

             Dengan adanya Pemberitaan ini di minta agar penegak hukum di Sultra maupun penegak hukum di Kabupaten Konawe Selatan untuk menindak lanjuti pemberitaan ini karena kades Malaringgi telah gagal dalam pengelolaan dana Desa tersebut.

DANA KOMITE DISEKOLAH JADI SOROTAN PUBLIK

 

Laporan - Agusnawan

Wartawan MONOPOLI

KENDARI - Pembayaran dana komite setiap tahunnya di tingkat sekolah menengah atas maupun kejuruan di kota kendari SULTRA kini jadi sorotan publik. Karena pembayaran iyuran dana komite tersebut sangat bertentangan dengan Kepmendikbud No. 75 tahun  2016. Tentang dana komite, bahwa sekolah sudah tidak diwajibkan untuk melakukan pembayaran uang komite setiap siswa kecuali sumbangan sukarela dari orang tua siswa, namun peraturan mentri tersebut tidak ditanggapi serius oleh pihak sekolah, dan sampai saat ini dana komite tetap dibebankan oleh orang tua. Siswa dengan komite sekolah. Yang sudah ditentukan nilai rupiahnya oleh pihak sekolah maupun komite.

Sorotan ini merupakan pekerjaan rumah, dinas pendidikan provinsi sultra maupun anggota dewan provinsi Sulawesi Tenggara yang membidangi masalah pendidikan, dan seharusnya sudah tidak bisa dibiarkan lagi adanya pembayaran iuran dana komite di sekolah, harus dihentikan karena dana komite tersebut rawan untuk di korupsi, karena tidak adanya pengawasan dari dinas terkait maupun penegak hukum lagi pula dana komite tersebut laporan pertanggung jawaban bagaimana dan diaudit oleh siapa. Ungkap awak media ini.

Hal senada juga di ungkap oleh penggiat anti korupsi di sultra lukman melalui media ini, bahwa dana komite khususnya ditingkat menengah atas maupun kejurusan jumlahnya cukup fantastis ± milyaran rupiah persatu tahun tiap sekolah. Ditingkat sekolah menengah atas maupun kejuruan di kali jumlah siswa. Karena iuran dana komite sudah ditentukan nilai rupiahnya oleh pihak sekolah dan komite berdasarkan hasil rapat sekolah dan komite sekolah. Dihadiri orang tua siswa kalau iuran dana komite ini disekolah tetap di paksakan dan tidak dihentikan ini akan berdampak pada siswa yang kurang mampu, karena iuran dana komite ini dijadikan tameng oleh kepala sekolah kalau iuran komite tidak lunas sanksinya tidak boleh ikut ulangan maupun ujian seperti yang pernah terjadi disalah satu sekolah di sultra baru-baru ini. Aktivis penggiat anti korupsi menambahkan, bahwa diduga penggunaan dana komite disekolah tidak jelas penggunaannya bahkan tumpah tindih penggunaannya dengan dana bos disekolah ungkapnya di media ini.

Dengan adanya pemberitaan ini agar dinas pendidikan provinsi maupun anggota dewan perwakilan provinsi sultra untuk menindak lanjuti permasalahan terkait masih adanya pembayaran iuran dana komite yang terkesan dipaksakan oleh orang tua siswa karena kalau hal ini masih dibiarkan dana komite sekolah tetap ada tidak menutup kemungkinan pasti ada korupsi didalamnya, karena dana komite sekolah ini tidak diaudit penggunaannya, bahkan bisa saja dana komite ini laporannya bagus tapi penggunaanya fiktif karena kepala sekolah bukan malaikat tetapi manusia biasa karena manusia tidak ada yang sempurna.

PJ. KADES AMOHALO TINGKATKAN ISNFRAKSTRUKTUR DI DESA

Laporan -  Ramadan
Wartawan MONOPOLI
 
KENDARI - Desa amohalo, kecamatan kodan kabupaten konawe selatan Sulawesi Tenggara yang dinhkodai seorang PJ. Kepala Desa perempuan An. Kusmayati, begitu antusia bersama masyarakatnya membangun desanya walaupun hanya sebatas Pj. Sementara di Desa amohalo namun Kusmayati  kades amohalo amanah yang dipercayakan padanya dari pemerintah juga kepercayaan terhadap masyarakatnya sehingga dana desa yang diterima untuk  tahap kedua tahun 2017 sebesar kurang lebih Rp.272.000,00,-

 Pj. Kades Amohalo telah  melakukan terobosan baru membangun jembatan permanen ukuran panjang kurang lebih 4 meter dan lebarnya kurang lebih 5 meter dengan anggaran kurang lebih Rp.92.000,00,- serta peningkatan jembatan semi permanen kurang lebih Rp.72.000,00,-. Sedangkan untuk kesejahteraan masyarakat Pj.kades Amohalo juga melakasanakan pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi rumah layak  huni (LH) sebanyak 4 unit rumah dengan anggaran kurang lebih Rp. 27.000.000,00,-/satu unit rumah ukuran 5 x 7. Hal  ini di ungkap oleh awak medai ini saat melakukan peliputan di desa amohalo terkait kegiatan dana desa tahap dua tahun 2017.

Pj. Kades amohalo saat dikonfirmasi dikediamannya terkait pelaksanaan kegiatan dilapanganKusmayati menjelaskan di awak media ini bahwa kegiatan yang semenatara dikerja ini Pak itu atas usulan masyarakat melalui rapat musyawarah di desa yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat dan perangkat desa juga elemen masyarakat sehingga kegiatan ini tidak ada hambatan.

Lanjut’ Pj. Kades Amohalo menambahkan untuk pelaksaaan kegiatan ini semuanya saya serahkan sepenuhnya kepada TIM pengelola kegiatan selaku Kades hanay mengawasi secara langnsung agar program ini berjalan dengan baik dan asas manfaatnya berguna untuk masyarakat desa amohalo dan sekitranya.

PEMBAYARAN RAPOR K-13 DIPERTANYAKAN OLEH ORANG TUA MURID

KENDARI - Polemik yang terjadi di Sekolah Dasar (SD) Negeri  1 Ranometo, Kecamatan Ranometo Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara adanya pembayaran Rapor K-13 dan buku LKS yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dalam hal  ini Kementerian Pendidikan, melalui dinas pendidikan kabupaten konawe selatan dipertanyakan oleh orang tua murid hal  ini terungkap saat orang tua murid disekolah tersebut memberikan keterangandi awak media initerkai adanya pembayaran rapor K-13 sebesar RP. 35.000,00/satu murid dan pembayaran buku LKS sebesar Rp. 15.000,00/satu semester.

Lanut orang tua murid menambahkan bahwa hal ini saya sudah temui dan sudah ditemu juga kepala sekolahnya PAK’ tanyakan terkait pembayaran rapor K-13 tesebut dan buku LKS, keterangan kepala Sekolah Dasar (SD) 1 Ranomeeto, Asmad,  S.Pd  pada orang tua murid bahwa rapor K-13 harganya sebesar Rp. 75.000,00 pemerintah tanggung sebesar Rp.40.000,00,- dan orang tua murid Rp.35.000,00,- jawaban kepalasekolaterhadap orang tua  murid.

Hasil konfirmasi awak media ini pada kepala sekolah mengakui adanya pembayaran rapor K-13 dan buku LKS  tersebut itu atas kesepakatan melalui rapat orang tua murid disekolah. Ini buktinya PAK’ tandatangan orang tua murid kepala sekolah memperlihatkan kesepakatan bersama dengan orang tua murid pada awak media ini. Kepalasekolah  menambahkan terkai halini PAK’ juga saya sudah dipanggil di Dinas Pendidikan Kabupaten terkait pembayaran ini dan saya sudah jelaskan di diknas kabupapaten d n apa yang saya lakukan ini berani saya pertanggungjwabkan, karena yang dibayar ini bukan rapornya tapi sampulnya, karena kalau rapor tersebut tidakada sampulnya dikhawatirkan jang sampai robek atau rusak ungkap  kepala sekolah dalam  klarifikasinya dimedia ini.

Awakmedia ini kembalimenyakan kepada kepala sekolah kalau pembayaran rapor K-13 ini atas kesepakatan dengan orang tua murid,  kenapa ada komplain dengan pembayaran rapor ini kepala sekolah memberikan jawaban saya juga tidak tau Pak, bahkan sudah ada yang pernah datang orang tua murid temui saya dan itu sudah saya jelaskan semuanya PAK. 

Dengan addanya pemberitaan ini dihimbau pada dinas pendidikan kabupaten konawe selatan kalau rapor K-13 ini sebagian harus dibayar oleng orang tua murid seharusnya  dinas pendidikan melakukan sosialisasi  disekolah agar orang tua murid paham  karean disekolah  lain khususnya di kabupaten konawe selatan tidak ada yang bayar itulah yang dijadikan acuan orang tua murid kenapa di Sekolah Dasar (SD) 1 Ranomeeto bayar disekolah lain tidak.

Paket Sukma, Mengarahkan Solusi Menguragi Kemiskinan Melalui Pendidikan

LOMBOK TIMUR - Pondok Pesantren Al-muktariah Al-islamiah telah megadakan sosilisasi dan bersamaan dengan haul Almagfurulahu TGH. Afifuddin Adnan yang ke-12 kemarin bertempat di Dusun Lengkok Tengak, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, NTB berjalan lancar sesuai rencana.Untuk itu kunjugan Sukiman Azmi dalam acara tersebut, memberikan pegarahan kepada pendegar para jamaah setempat salah satu cara untuk mengatasi kemiskinan salah satunya diantaranya adalah melalui pendidikan. 

“ilmu merupakan awal merubah segala galanya, masyarakat lemah dari faktor pendidikan warga maju disebabkan faktor itu pula, dari ilmu kita megetahui mana yang baik dan mana yang buruk bisa kita megarahkan diri sendiri maupun keluarga melalui momentum ini mari kita membagun Lombok Timur saling bahu membahu untuk mendorong semagat mencintai ilmu.”

Ditempat yang mulia ini, lebih lebih sudah disiapkan tempat mencari ilmu yakni berbagai yayasan atau pondok pesantren telah dibentuk oleh para alim ulama sebagai wadah pegembagan diri, tuturnya.

Terpisah,  kami berharap dukugan dari calon bupati paket Sukiman- Rumaksi (SUKMA memberikan motifasi baik moril maupun materil nanti sehingga terlaksana dengan sukses kedepannya guna mecerdaskan kehidupan bangsa terutama generasi muda kita bersama sesuai dengan apa direncanakan, cetus Hambali sebagai panitia acara tersebut.

Dalam kegiatan ini Hambali Almukhtari megatakan “setelah acara ini nanti kedepannya kami akan megadakan kegiatan untuk masyarakat (jamaah) serta anak didik atau santri disini untuk menghafal ayat-ayat Alquran seperti tempat lain, maka oleh karena itu dalam persiapan ini akan kita bentuk terutama para jamaah melakukan metode one day one ayat”.

Lanjutnya, sebagai pelaksanaan metode tersebut butuh untuk pelaksanaan syiar membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan dan waktu, sesorang perlu punya komitmen harus meluangkan waktu setiap hari dalam menghafal apalagi bagi orang sudah dewasa atau tua perlu pelatihan sedikit demi sedikit.

Maka pelaksanaan ini kita berharap dukugan dari semua pihak, terutama yang kami calonkan dari Pak Sukiman Azmi, baik pemerintah nanti maupun masyarakat untuk sama sama memberikan peratian dikalagan majelis ilmu demi tercipta keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dan memajukan dunia pendidikan sehingga tercapai apa yang kita dicita-citakan bersama kedepannya mudah terwujud, tutupnya.